Berhati-hati, Wawasan Harga Mobil Terjun Bebas Jadi Kontraproduktif
Bermediasi- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyarankan supaya mobil baru dikasih rileksasi pajak. Saran Kemenperin yakni pajak mobil baru 0 % minimal sampai bulan Desember 2020.
Langkah ini dipercayai dapat menghidupkan industri otomotif yang punyai multiplier effect. Karena, di industri otomotif sendiri, sekitar 1,5 juta orang dipekerjakan. Dengan dikasih rileksasi pajak mobil baru, dipercayai ekonomi Indonesia akan bergerak kembali lagi.
Tetapi, pemerhati otomotif Bebin Djuana memandang, penting diingat lagi pajak mana yang akan dinolkan. Janganlah sampai negara justru kehilangan penghasilan dari industri otomotif.
"Kita kan perlu pahami, satu mobil itu kan memang beberapa, hampir 50% dari harga, itu ialah faktor pajak," kata Bebin ke detikcom lewat sambungan telephone, Kamis (24/9/2020).
"Yang diharapkan kemudahan penghilangan (pajak mobil baru) sampai akhir tahun itu pajak yang mana," tambahnya.
Menurut dia, kalau Pajak Pemasaran Atas Barang Eksklusif (PPnBM) yang dibebaskan, itu telah cukup menolong. Tetapi jika menginginkan semua pajak dihapus, kata Bebin, "Rasa-rasanya seperti mimpi di siang bolong."
"Sebab kan pemerintah perlu tetap penghasilan. Jadi usulkan, meminta sich sah-sah saja tetapi ya jangan terlaluan. Yang diterima akal sehat lah," ucapnya.
Bebin meragukan apa langkah pembebasan pajak mobil baru itu dapat mengganti situasi.
"Mengapa saya sebutkan demikian, sebab yang type kendaraan medium low, atau yang low class, ini kan malah yang pasarnya benar-benar loyo, yang daya belinya sedang turun, jadi penjualannya mati suri. Yang bergerak meskipun benar-benar lamban itu yang medium up, mereka masih punyai daya membeli, istilahnya masih ada duitnya," kata Bebin waktu dikontak detikcom, Kamis (24/9/2020).
Sayangnya, pasar mobil menengah ke atas yang dapat bertahan sekarang ini tidak besar bantuan penjualannya. Pasar otomotif di Indonesia, menurut Bebin, masih didominasi di fragmen mobil Rp 200 juta ke bawah. Konsumen mobil di bawah Rp 200 juta itu yang terpengaruh epidemi.
"Kalaulah ada yang diluluskan permintaan kemudahan pajak (mobil baru jadi 0 persen), tidak besar (kenaikan) volume (pemasaran mobil)-nya. Tetapi jika disebutkan apa tidak menolong? Ya menolong, tetapi tidak besar," ucap Bebin.
"Sebab toh yang akan terbantu ini middle up, bukan yang low class product. Sebab yang low class ini kan sisi yang sangat terpengaruh oleh epidemi ini. Yang masuk (kerja) cuma kemungkinan dua minggu satu bulan, yang penghasilannya dipotong ini serta itu, sebab work from home semua jenis," tambahnya.
Bebin Djuana katakan, kelihatannya kurang adil bila rileksasi pajak itu cuma dikenai pada mobil penumpang pribadi. Ia menyarankan supaya mobil niaga yang dikasih rileksasi pajak.
"Sebab berapa urgent-nya kendaraan penumpang ini untuk warga jika disaksikan dengan cara totalitas. Tetapi saya memikirkan saat itu (rileksasi pajak) dilaksanakan untuk commercial car, jelas akan menolong. Serta volume akan cukup relevan," kata Bebin.
Karena, Bebin menyebutkan, kendaraan komersil seperti mobil logistik masih diperlukan. Serta ditengah-tengah epidemi seperti sekarang ini, mobil pengantar barang banyak dibutuhkan.
"Anda pun pesan apa-apa online kok. Kan perlu ada yang nganterin," katanya.
Menurut Bebin, bila pajak mobil komersil seperti mobil pikap atau mobil boks dapat direlaksasi, karenanya akan gerakkan ekonomi. Yang merasai tidak hanya pemilik mobil, dan juga pemakai layanan nanti.
"Jadi yang nanti jadi pikap, yang nanti jadi mobil box, truk yang angkut beberapa barang logistik itu pajaknya dibabat, itu akan nampak sekali hasilnya. Sebab yang terpengaruh oleh kebijaksanaan itu rata. Ingin kamu kelas atas, kelas medium atau kelas bawah yang manfaatkan layanan logistik," tuturnya.
Bebin mewanti-wanti, rumor ini menjadi kontraproduktif. Bukanlah mengangkat pemasaran, rumor yang belum jelas kejelasannya apa diterima wawasan pembebasan pajak mobil baru itu atau mungkin tidak, justru membuat orang tunda pembelian mobil baru.
"Jelas yang telah berasa cukup ada budget-nya untuk lakukan pembelian akan ngerem. Jadi saat rumor ini tersebar demikian cepat di warga, tentu saja perlu kabar hasilnya itu bagaimana, diterima atau tidak," kata Bebin.
Menurut Bebin, dengan wawasan rileksasi pajak serta iming-iming harga mobil baru bertambah miring, warga yang semula siap untuk beli mobil justru tunda pembelian sampai harga mobil baru itu dinyatakan turun.
"Mereka (customer yang telah punyai anggaran untuk membeli mobil) akan berasumsi, 'Jangan (membeli mobil dahulu) deh, kemungkinan bulan depan keluar ketentuan (berkaitan rileksasi pajak),'" tutur Bebin.
Bebin memandang, wawasan pajak mobil baru 0 % lebih bagus dinyatakan secepat-cepatnya apa diterima atau mungkin tidak. Dengan demikian, customer yang siap dengan cara finansial masih dapat beli mobil tak perlu menanti kepastian rileksasi pajak.
"Rumor yang semacam ini dapat jadi kontraproduktif, berhati-hati. Dibanding hanya sebatas rumor (yang belum pasti-Red), lebih bagus jadi satu surprise. Warga tidak tahu apa-apa, tiba-tiba ada pernyataan potongan pajak dan lain-lain," tutupnya.
0 Response to "Berhati-hati, Wawasan Harga Mobil Terjun Bebas Jadi Kontraproduktif"
Post a Comment